Swasembada di Tengah Badai: Ketika Nusantara Menulis Ulang Takdir Pangannya

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain.”

Kalimat tegas Presiden Prabowo Subianto di Karawang bulan Januari lalu bukan sekadar retorika politik. Kata-kata itu adalah manifesto sebuah bangsa yang bangkit dari ketergantungan, sebuah ikrar untuk menulis ulang nasib 285 juta jiwa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang impor beras dan ketidakpastian pangan.

Ketika Prabowo berdiri di podium World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Kamis 22 Januari 2026, di hadapan 65 kepala negara dan lebih dari 1.000 pemimpin korporasi global, ia membawa serta semangat petani Nusantara yang telah berabad-abad menjadi tulang punggung peradaban.

Di tengah gejolak dunia yang diliputi konflik dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia tampil dengan narasi berbeda. Prabowo memamerkan capaian yang hampir mustahil dipercaya: dalam waktu hanya satu tahun, program Makan Bergizi Gratis telah melayani 59,8 juta porsi makanan setiap hari melalui 21.102 dapur yang tersebar di seluruh Nusantara.

Angka yang fantastis ini bukan sekadar statistik, melainkan kisah jutaan ibu hamil yang kini tak perlu khawatir soal gizi bayinya, jutaan anak yang matanya berbinar ketika menerima piring hangat di sekolah, dan para lansia yang hidup sendiri namun tak lagi merasakan dinginnya lapar.

Yang lebih mencengangkan, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 2025, tiga tahun lebih cepat dari target awal empat tahun. Produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan surplus 3,52 juta ton.

Stok beras Bulog bahkan pernah menyentuh rekor 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan mimpi di siang bolong, melainkan buah kerja keras yang diawali dengan efisiensi anggaran brutal di dua bulan pertama pemerintahan, menghemat 80 miliar dolar AS dengan memangkas program tak produktif.

Inilah jantung dari “Prabowonomics” yang dipaparkan di Davos: sebuah pendekatan pembangunan yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai pilar kemandirian nasional.

Filosofi ini tidak lahir dari teori barat yang steril, melainkan dari pemahaman mendalam bahwa bangsa sebesar Indonesia tidak boleh bergantung pada orang lain untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup rakyatnya.

Nilai Tukar Petani mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menandakan bahwa kesejahteraan benar-benar turun ke tangan mereka yang membajak sawah dan menanam bibit.

Namun, di balik euforia capaian ini, tantangan global mengintai seperti awan gelap di ufuk timur. Perubahan iklim telah menjadi musuh terbesar pertanian modern. Fenomena El Niño dan La Niña yang terjadi bersamaan pada 2024 menekan produksi padi nasional, mengubah pola curah hujan yang selama ini menjadi pegangan petani.

Musim kemarau kini lebih panjang dan brutal, sementara hujan datang dengan intensitas yang menakutkan, membawa banjir yang merendam sawah-sawah produktif.

Kenaikan suhu udara memicu ledakan hama dan penyakit tanaman, sementara degradasi lahan pertanian terus berlanjut akibat alih fungsi yang tak terkendali.

Di level global, ancaman juga datang dari kebijakan tarif agresif negara-negara besar yang mengubah fundamental lanskap perdagangan.

Ketegangan geopolitik, konflik yang meletus di berbagai belahan dunia, serta melemahnya kepercayaan antarnegara menciptakan ketidakpastian dalam rantai pasok pangan global.

Indonesia, dengan 285 juta mulut yang harus diberi makan, tidak bisa tinggal diam menunggu nasib. Masih terdapat 68 kabupaten/kota yang masuk kategori rentan pangan, sebagian besar di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal di Maluku dan Papua. Mereka adalah saudara-saudara kita yang masih berjuang melawan kelaparan di tengah melimpahnya beras di pulau Jawa.

Tantangan lain yang tak kalah serius adalah susut dan sisa pangan. Data kajian Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia membuang 23-48 juta ton pangan setiap tahunnya. Bayangkan, sementara jutaan orang masih kelaparan, jutaan ton makanan malah berakhir sebagai sampah.

Ini bukan hanya soal pemborosan, tetapi juga cermin dari sistem logistik dan distribusi yang masih carut-marut, infrastruktur penyimpanan yang minim, serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan pasca panen.

Ketergantungan pada impor untuk beberapa komoditas strategis juga menjadi kelemahan struktural. Kedelai masih menjadi momok dengan tingkat ketergantungan impor yang tinggi. Begitu pula dengan bawang putih yang fluktuasi harganya kerap membuat ibu-ibu menjerit di pasar.

Protein hewani seperti daging sapi dan kerbau sebagian masih dipenuhi melalui impor karena kapasitas peternakan nasional belum mencukupi. Ini adalah pekerjaan rumah besar yang menunggu solusi komprehensif.

Solusinya tidak sederhana, tetapi juga tidak mustahil. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar 164,4 triliun rupiah untuk tahun 2026, ditambah 335 triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis.

Angka yang fantastis ini harus dikelola dengan bijak, tidak sekadar untuk subsidi pupuk dan benih, tetapi untuk transformasi fundamental sistem pertanian: riset dan inovasi benih unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, modernisasi infrastruktur irigasi yang rusak, penerapan teknologi pertanian presisi, serta penguatan logistik dan distribusi.

Pengembangan varietas tanaman yang tahan kekeringan, rendaman, dan salinitas menjadi kunci menghadapi perubahan iklim. Sistem pertanian cerdas menggunakan teknologi sensor, drone, dan kecerdasan buatan dapat membantu petani mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida.

Revitalisasi penyuluhan pertanian untuk membekali petani dengan pengetahuan terkini tentang cuaca, iklim, dan teknik budidaya modern juga tidak bisa ditunda lagi. Petani kita cerdas, mereka hanya perlu diberi akses pada informasi dan teknologi yang tepat.

Diversifikasi pangan menjadi strategi jangka panjang yang tidak boleh dilupakan. Ketergantungan berlebihan pada beras harus dikurangi dengan mempromosikan konsumsi pangan lokal seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya.

Indonesia kaya akan kearifan pangan lokal yang diabaikan demi mengejar cita rasa beras putih. Menghidupkan kembali keragaman pangan lokal bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Penguatan kelembagaan petani melalui koperasi dan gabungan kelompok tani akan memberikan posisi tawar yang lebih baik dalam menghadapi tengkulak dan pasar. Nilai ekspor pertanian pada periode Januari-Oktober 2025 mencapai 629,7 triliun rupiah, meningkat 33,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa produk pertanian Indonesia memiliki daya saing global, asalkan didukung dengan tata kelola yang baik dan standar kualitas yang konsisten.

Program food estate yang sempat kontroversial perlu dievaluasi dan diperbaiki, bukan ditinggalkan. Konsep lumbung pangan berskala besar masih relevan asalkan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Partisipasi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan lahan harus menjadi prinsip utama. Teknologi modern farming yang mengedepankan efisiensi, keberlanjutan, dan pengelolaan risiko iklim perlu diterapkan secara masif.

Yang tidak kalah penting adalah keberpihakan pada petani kecil. Mereka adalah mayoritas pelaku pertanian Indonesia yang selama ini menjadi penyangga ketahanan pangan namun kerap terabaikan dalam kebijakan.

Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah sebesar 6.500 rupiah per kilogram untuk gabah kering panen dengan skema any quality telah memberikan dampak positif bagi pendapatan petani. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata yang harus terus diperkuat dengan akses permodalan, asuransi pertanian, dan jaminan pasar yang pasti.

Transformasi generasi petani juga mendesak untuk dilakukan. Data BPS menunjukkan mayoritas petani Indonesia berpendidikan SD dan SMP, dengan usia yang terus menua. Krisis regenerasi petani mengancam keberlanjutan sektor pertanian.

Generasi muda harus didorong untuk terjun ke dunia pertanian, bukan dengan romantisme masa lalu, tetapi dengan tawaran pertanian modern yang menguntungkan, bermartabat, dan menggunakan teknologi. Pertanian harus menjadi profesi yang keren, bukan pelarian terakhir.

Ketika Prabowo menutup pidatonya di Davos dengan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membuka diri bagi investasi asing dan domestik dengan jaminan stabilitas dan kepastian hukum, ia sebenarnya sedang mengirim pesan kepada dunia: Indonesia tidak meminta belas kasihan, Indonesia menawarkan peluang. Bangsa ini telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat, target yang tampak mustahil bisa dicapai dalam waktu singkat.

Namun, perjalanan menuju kedaulatan pangan penuh masih panjang. Swasembada beras adalah tonggak penting, tetapi bukan garis finish. Masih ada jagung, kedelai, gula, protein hewani, dan berbagai komoditas strategis lainnya yang membutuhkan perhatian serius.

Prabowonomics bukan sekadar slogan kampanye, tetapi harus menjadi komitmen jangka panjang yang konsisten dijalankan lintas pemerintahan, didukung oleh seluruh elemen bangsa.

Di tengah panggung global yang penuh ketidakpastian, Indonesia telah menunjukkan jalan alternatif: bukan dengan mengisolasi diri, tetapi dengan membangun kekuatan dari dalam sambil tetap terbuka pada kerja sama internasional.

Bukan dengan mengejar pertumbuhan ekonomi buta yang mengabaikan rakyat kecil, tetapi dengan menempatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai ukuran keberhasilan. Bukan dengan menunggu solusi datang dari luar, tetapi dengan menggali potensi dan kearifan lokal yang selama ini terpinggirkan.

Sawah-sawah di Karawang  yang menjadi saksi deklarasi swasembada pangan, dapur-dapur Makan Bergizi Gratis yang tersebar di seluruh Nusantara, dan senyum petani yang menerima hasil panen dengan harga layak adalah bukti nyata bahwa ketika sebuah bangsa berani bermimpi dan bekerja keras, tidak ada yang mustahil.

Davos hanya panggung sementara, tetapi sawah Nusantara adalah rumah abadi tempat kedaulatan pangan Indonesia akan terus tumbuh, berbuah, dan memberi makan anak cucu kita.

“Dalam masa yang penuh ketidakpastian, masa ketika perang terus meletus, masa ketika kepercayaan antarnegara semakin rapuh, sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian dan stabilitas adalah aset paling berharga. Perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran”.

Kata-kata Prabowo di Davos ini bukan hanya untuk konsumsi global, tetapi juga pengingat bagi kita semua: kedaulatan pangan adalah fondasi perdamaian, dan perdamaian adalah syarat kemakmuran.

Mari kita jaga warisan sawah dan kebun kita dengan sepenuh jiwa, karena di situlah masa depan bangsa ini sesungguhnya bertumbuh.