Indonesia di Persimpangan: Antara Kemarahan Rakyat dan Kearifan Kepemimpinan
“Riots are the language of the unheard.” — Martin Luther King Jr.
Dua hari yang mencengangkan telah berlalu. Indonesia baru saja melewati periode yang menguji ketahanan demokrasi kita, ketika tragedi meninggalnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025) memicu gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang menyebar ke berbagai wilayah nusantara.
Tragedi yang terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat itu tidak hanya merenggut nyawa seorang anak bangsa, tetapi juga mengguncang hati nurani seluruh Indonesia. Media internasional bahkan menjadikan kematian Affan sebagai berita utama, menunjukkan betapa peristiwa ini telah menarik perhatian dunia. Dalam sekejap, nama Affan Kurniawan menjadi simbol perjuangan rakyat kecil yang mencari nafkah halal di tengah ketidakpastian ekonomi.
Namun tragedi Affan bukanlah akar tunggal dari gelombang kemarahan yang melanda nusantara. Demonstrasi ini sesungguhnya dipicu oleh isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dianggap terlalu berlebihan oleh publik, khususnya tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan yang diberikan kepada para wakil rakyat. Di tengah rakyat yang berjuang mengatasi kesulitan ekonomi, kombinasi gaji dan tunjangan DPR yang membengkak menjadi Rp55-66 juta per bulan terasa seperti tamparan keras bagi mereka yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Yang lebih menyakitkan lagi adalah respons yang dinilai arogan dan tidak empatik dari sebagian anggota DPR ketika dikritik masyarakat. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan secara tegas menyebut bahwa pernyataan “ngasal” anggota DPR menjadi pemicu utama terjadinya demonstrasi, karena mereka “bicara asal-asalan dan menghina rakyat”. Ketika rakyat mempertanyakan kelayakan tunjangan yang fantastis itu, sebagian wakil rakyat justru memberikan jawaban yang terkesan meremehkan penderitaan masyarakat.
Gelombang kemarahan rakyat kemudian meledak di berbagai kota. Di Makassar, ribuan orang turun ke jalan pada Jumat malam (29/8/2025) dalam aksi solidaritas yang berakhir ricuh. Gedung DPRD Makassar dan fasilitas publik lainnya mengalami kerusakan akibat amuk massa. Surabaya, Solo, Bandung, dan Pontianak juga turut bergejolak dengan intensitas yang bervariasi, menunjukkan betapa mendalam luka yang dirasakan rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar deret angka, ini potret retakan kepercayaan yang harus segera dijahit.
Di tengah hiruk-pikuk yang menyelimuti negeri ini, muncul sosok yang memberikan teladan kepemimpinan sejati. Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bagaimana seorang pemimpin sejati bertindak ketika rakyatnya membutuhkan. Pada Jumat (29/8/2025), Sultan HB X mendatangi Mapolda DIY untuk meredam amarah massa demonstran, dan kedatangannya disambut meriah dengan nyanyian lagu “Indonesia Pusaka”.
Sosok Sultan HB X memang bukan sekadar gubernur biasa. Sebagai raja sekaligus kepala daerah, beliau mengemban tanggung jawab ganda yang memerlukan kebijaksanaan luar biasa. Beliau menemui massa aksi di halaman Mapolda dan mengajak mereka untuk berdemokrasi tanpa kekerasan. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan keberanian politik, tetapi juga empati mendalam terhadap penderitaan rakyat.
Kehadiran Sultan di tengah massa yang bergejolak mencerminkan tradisi kepemimpinan Jawa yang mengutamakan pendekatan humanis. Tidak bersembunyi di balik tembok istana atau kantor gubernur, beliau memilih turun langsung merasakan denyut nadi rakyatnya. Bahkan Sultan HB X meminta pembebasan delapan orang peserta demonstrasi yang diamankan Polda DIY, menunjukkan komitmennya pada keadilan dan perlindungan hak-hak sipil.
Tindakan Sultan HB X ini mengingatkan kita pada esensi kepemimpinan yang sesungguhnya. Di era ketika banyak pemimpin memilih jarak aman dari persoalan rakyat, beliau justru memilih untuk hadir secara fisik dan emosional. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang tidak hanya bicara tentang rakyat, tetapi bersama rakyat.
Namun, keberhasilan meredam ketegangan di Yogyakarta tidak serta-merta menyelesaikan persoalan fundamental yang memicu gelombang protes ini. Demonstrasi masih berlangsung di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta di mana ribuan pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa ke Mako Brimob Kwitang. Ini menunjukkan bahwa akar permasalahan masih memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kondisi Indonesia pasca demonstrasi ini menyajikan cermin bagi kita semua. Di satu sisi, kita menyaksikan kekuatan solidaritas rakyat yang luar biasa dalam membela sesama yang tertindas.
Di sisi lain, kita juga melihat betapa mudahnya situasi dapat melonjak menjadi kekerasan ketika rasa keadilan terluka. Paradoks ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang bijaksana dari semua pihak.
Untuk mengatasi krisis ini secara proporsional, beberapa langkah strategis perlu segera dilakukan. Pertama, pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam menyelidiki secara transparan insiden yang menewaskan Affan Kurniawan. Keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang pemulihan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Kedua, dialog terbuka antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil harus segera difasilitasi. Model pendekatan yang ditunjukkan Sultan HB X dapat menjadi rujukan – kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, mendengarkan aspirasi, dan mencari solusi bersama tanpa menggunakan kekerasan sebagai jalan pertama.
Ketiga, reformasi dalam tatanan keamanan publik perlu segera dievaluasi. Pelatihan penanganan massa dan protokol pengamanan harus diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang. Aparat keamanan perlu diingatkan bahwa mereka adalah pelindung rakyat, bukan ancaman bagi rakyat.
Keempat, dan yang tidak kalah penting, anggota DPR harus melakukan introspeksi mendalam atas sikap dan pernyataan mereka yang memicu kemarahan rakyat. Kepongahan dan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat harus segera diakhiri.
Para wakil rakyat perlu mengingat bahwa mereka dipilih untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang kontroversial itu seharusnya menjadi momen refleksi tentang kesenjangan yang menganga antara kehidupan wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
Parlemen—pusat maupun daerah—perlu membuktikan bahwa empati tidak kalah dari regulasi. Evaluasi menyeluruh paket tunjangan dan fasilitas harus dilakukan dan dikomunikasikan dengan bahasa yang membumi. Jika Rp50 juta per bulan untuk tunjangan perumahan menjadi simbol jurang, maka revisinya bisa menjadi simbol penyembuhan. Di saat banyak keluarga menghitung harga beras dan ongkos sekolah, kepekaan kebijakan adalah penahan api yang paling efektif.
Bagi rakyat Indonesia, momen ini adalah ujian kedewasaan berdemokrasi. Kemarahan yang sah atas ketidakadilan tidak boleh dilampiaskan dengan merusak fasilitas publik yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri. Energi rakyat yang luar biasa ini harus disalurkan menjadi kekuatan konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
Tragedi selalu membawa dua jalan: tenggelam dalam dendam, atau bangkit dengan tata. Jalan kedua mensyaratkan tindakan nyata dari semua pihak, proporsional dan berkeadaban.
Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elite politik Indonesia tentang bahaya kepongahan dan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.
Ketika negara menghabiskan Rp1,74 triliun untuk gaji dan tunjangan anggota DPR sementara jutaan rakyat berjuang memenuhi kebutuhan pokok, maka sangat wajar jika muncul pertanyaan tentang prioritas pembangunan nasional kita.
Kita patut belajar dari kebijaksanaan Sultan HB X yang menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Beliau membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak perlu menunggu kondisi aman untuk turun ke lapangan, tetapi justru hadir ketika rakyat membutuhkan. Ini adalah warisan luhur budaya kepemimpinan nusantara yang perlu diteladani oleh pemimpin di semua tingkatan.
Peran media dan masyarakat digital juga krusial dalam periode pemulihan ini. Informasi yang akurat dan bertanggung jawab harus disebarluaskan untuk mencegah hoaks yang dapat memperkeruh suasana. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan konten yang dapat memicu kebencian atau kekerasan lebih lanjut.
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengatasi berbagai krisis dengan kearifan lokal dan semangat gotong royong. Peristiwa ini, meskipun menyakitkan, dapat menjadi momentum refleksi kolektif untuk membangun sistem demokrasi yang lebih berkeadilan dan responsive terhadap aspirasi rakyat.
Nilai-nilai Pancasila yang kita junjung tinggi mengajarkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjadi landasan dalam setiap tindakan kita. Perikemanusiaan bukan sekadar slogan, tetapi prinsip hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Di masa depan, Indonesia memerlukan lebih banyak pemimpin seperti Sultan HB X yang berani turun ke lapangan, mendengar suara rakyat, dan mencari solusi dengan hati nurani. Kepemimpinan transformasional semacam ini akan mampu menjembatani jurang antara penguasa dan rakyat, antara kebijakan dan realitas di lapangan.
Masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mengubah tragedi menjadi pembelajaran, kemarahan menjadi energi pembangunan, dan perpecahan menjadi persatuan. Setiap krisis membawa peluang untuk tumbuh menjadi bangsa yang lebih matang dan berkeadilan. Kematian Affan Kurniawan tidak boleh sia-sia; ia harus menjadi katalis perubahan menuju Indonesia yang lebih manusiawi.
Bangsa Indonesia telah melewati berbagai ujian sejarah dengan kepala tegak. Dari kemerdekaan hingga reformasi, kita selalu menemukan jalan keluar dari setiap krisis.
Kali ini tidak berbeda. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, solidaritas yang tulus, dan komitmen pada keadilan, Indonesia akan bangkit lebih kuat dari luka ini.
Pada akhirnya, bangsa ini selalu punya dua tradisi kuat: gotong royong dan kepemimpinan yang menyejukkan. Kematian takkan bisa diputar ulang. Gedung yang hangus hanya bisa dibangun kembali. Tetapi kepercayaan, sekali patah, memerlukan waktu dan tindakan yang konsisten.
Dari Jakarta hingga Makassar, dari Solo hingga Yogyakarta, kita dipaksa berlatih kedewasaan politik: menuntut keadilan tanpa menanggalkan kemanusiaan, mengawal perubahan tanpa menyalakan api kebencian.
Ketika pemimpin mau hadir, aparat berani transparan, parlemen rendah hati mengkaji ulang hak-haknya, dan rakyat menolak provokasi, kita sedang menulis babak baru yang lebih teduh dari dua malam yang berapi itu.
