Ketika Wajah Berbicara Dusta: Pertempuran Melawan Deepfake di Era Kebenaran yang Rapuh
“Kebenaran tidak pernah merugikan suatu sebab yang adil.” — Mahatma Gandhi.
Di tengah hiruk-pikuk ruang digital yang tak pernah sunyi, sebuah video mengejutkan menyebar seperti api dalam sekam. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam potongan video yang tampak autentik, seolah-olah menyatakan bahwa guru adalah “beban negara.” Namun kenyataan lebih mengerikan dari dugaan terburuk kita: video itu palsu, hasil manipulasi teknologi deepfake yang semakin canggih.
Kementerian Keuangan dengan tegas membantah narasi tersebut. “Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” demikian klarifikasi resmi dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro. Video yang beredar ternyata hasil manipulasi berupa deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains di Institut Teknologi Bandung pada 7 Agustus lalu.
Di panggung global, tokoh-tokoh politik telah lama menjadi sasaran. Midjourney pernah menghasilkan rangkaian gambar dramatis “penangkapan” Donald Trump yang viral: adegan tegang, sorotan lampu, kerumunan polisi—semuanya palsu namun terasa meyakinkan, cukup untuk menipu mata yang lelah dan jempol yang tergesa.
Otoritas media dan peneliti membongkar asal-usulnya, tetapi pelajarannya jelas: bahkan figur publik yang selalu disorot kamera pun mudah dijadikan bahan ilusi yang menyala-nyala di layar gawai.
Ini bukan sekadar kasus biasa. Kita sedang menyaksikan revolusi gelap teknologi yang mengancam fondasi kepercayaan masyarakat. Deepfake, teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan video, audio, atau gambar palsu yang tampak sangat nyata, telah menjadi senjata destruktif dalam perang informasi global.
Angka-angka mengungkap betapa menakutkannya perkembangan ini. Jumlah deepfake yang terdeteksi di seluruh dunia meningkat sepuluh kali lipat dari 2022 ke 2023: 1,740% di Amerika Utara, 1,530% di Asia Pasifik, 780% di Eropa, 450% di Afrika dan Timur Tengah, serta 410% di Amerika Latin. Data dari Surfshark menunjukkan bahwa 179 insiden deepfake dilaporkan pada kuartal pertama 2025, menandai kenaikan 19% dibanding total insiden yang tercatat sepanjang 2024.
Yang lebih mengkhawatirkan, kemampuan manusia dalam mendeteksi deepfake sangat terbatas. Detektor manusia hanya memiliki akurasi 57% dalam mendeteksi deepfake, sementara sekitar seperempat dari 529 individu dalam sebuah studi tidak dapat membedakan audio deepfake dari rekaman audio asli. Ini menunjukkan betapa sempurnanya teknologi ini dalam mengelabui persepsi kita.
Dampak sistemik deepfake melampaui sekadar manipulasi informasi. Dalam dunia korporat, 25,9% eksekutif menyatakan organisasi mereka menghadapi insiden deepfake yang menargetkan data keuangan dan akuntansi tahun lalu, dengan 50% responden mengharapkan lebih banyak serangan tahun depan. Kekhawatiran masyarakat Amerika juga mengkhawatirkan, dimana 65% warga Amerika mengungkapkan keprihatinan tentang potensi pelanggaran privasi yang berasal dari teknologi AI.
Kemudahan akses terhadap teknologi ini semakin memperburuk situasi. Pencarian untuk “perangkat lunak kloning suara gratis” meningkat 120 persen antara Juli 2023 dan 2024, dan yang paling mengerikan, tiga detik audio terkadang sudah cukup untuk menghasilkan deepfake dengan akurasi 85 persen.
Fenomena deepfake menciptakan krisis epistemologis—sebuah kondisi di mana kita mulai mempertanyakan realitas itu sendiri. Ketika video dan audio dapat dengan mudah dimanipulasi, bagaimana kita bisa membedakan kebenaran dari kebohongan? Krisis ini tidak hanya mengancam individu, tetapi juga institusi demokratis, sistem hukum, dan kohesi sosial.
Dalam konteks Indonesia, kasus Sri Mulyani menunjukkan bagaimana deepfake dapat digunakan untuk memicu konflik sosial dan merusak reputasi tokoh publik. Profesi guru, yang sudah berjuang dengan berbagai tantangan sosial-ekonomi, tiba-tiba harus menghadapi stigma tambahan akibat informasi palsu ini. Ini mencerminkan bagaimana deepfake dapat digunakan sebagai senjata untuk memecah belah masyarakat.
Namun, bukan berarti kita pasrah. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi ancaman ini. Teknologi deteksi deepfake terus dikembangkan, meskipun dalam perlombaan kucing dan tikus dengan teknologi pembuatan deepfake itu sendiri. Pendidikan literasi digital menjadi kunci utama—mengajarkan masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dan memverifikasi sumber sebelum membagikan konten.
Platform media sosial mulai mengimplementasikan sistem deteksi otomatis dan memberikan label peringatan pada konten yang dicurigai sebagai deepfake. Pemerintah berbagai negara juga mulai merumuskan regulasi khusus untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi ini, meskipun tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan kebebasan berekspreesi dengan perlindungan dari informasi palsu.
Kasus Sri Mulyani juga menunjukkan pentingnya respons cepat dan transparan dari institusi ketika menghadapi serangan deepfake. Klarifikasi yang tegas dan menyediakan bukti video asli membantu meredam penyebaran informasi palsu. Ini menjadi pelajaran penting bagi figure publik lainnya dalam menghadapi ancaman serupa.
Di tingkat individual, kita perlu mengembangkan “imunitas digital” yakni kemampuan untuk skeptis terhadap informasi yang kita terima, terutama yang memiliki muatan emosional tinggi atau terlalu sensasional. Kebiasaan sederhana seperti memeriksa sumber, mencari konfirmasi dari beragam sumber terpercaya, dan tidak langsung membagikan informasi yang meragukan dapat membantu membatasi penyebaran deepfake.
Teknologi sendiri bukan musuh kita. Deepfake memiliki potensi positif dalam industri hiburan, pendidikan, dan komunikasi. Yang berbahaya adalah penyalahgunaannya untuk manipulasi dan penipuan. Oleh karena itu, pendekatan yang dibutuhkan adalah regulasi yang bijaksana, teknologi deteksi yang canggih, dan yang terpenting, masyarakat yang melek digital dan kritis.
Masa depan akan menentukan apakah kita berhasil menciptakan ekosistem digital yang aman atau terjebak dalam dunia post-truth yang permanen. Pertempuran melawan deepfake bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang mempertahankan nilai-nilai kebenaran, kepercayaan, dan integritas yang menjadi fondasi peradaban manusia.
Kita semua memiliki peran dalam pertempuran ini. Setiap kali kita memilih untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, setiap kali kita mengajarkan orang lain untuk lebih kritis, dan setiap kali kita menolak untuk menjadi bagian dari penyebaran informasi palsu, kita berkontribusi pada kemenangan kebenaran atas kebohongan.
Akhirnya, fenomena deepfake memaksa kita merevisi cara memercayai. Kepercayaan bukan lagi hadiah yang otomatis diberikan kepada siapa pun yang tampil di layar; ia adalah kontrak yang kita rawat bersama, lewat ketelitian personal, kebijakan publik yang tegas, inovasi teknis yang transparan, dan komitmen etika dari platform.
Kita tidak bisa menuntut internet menjadi tempat yang jujur kalau kita sendiri malas memeriksa. Kita tidak bisa hanya menyalahkan mesin bila manusia yang menyebar. Kembali ke pepatah lama yang tiba-tiba terasa baru: lihatlah sumbernya, dengarkan utuh, pikirkan akibatnya; baru kemudian bagikan.
Bila suatu hari Anda mendapati video mengejutkan—seorang pejabat yang katanya menghina profesi mulia, atau seorang presiden yang tampak dikepung aparat—ingatkan diri untuk menantang godaan “bagikan sekarang, cek belakangan.”
Buka tautan resmi, cari rekaman lengkap, periksa label kredensial, dan gunakan hak bertanya Anda sebelum memberi hak menyebarkan. Kewargaan digital yang dewasa bukan perkara canggihnya alat, melainkan tekunnya kebiasaan.
“In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act.” – George Orwell
