Ketika Bumi Berguncang, Perut Pun Bertanya: Perang, Krisis Energi, dan Perubahan Iklim sebagai Ancaman Tiga Lapis bagi Swasembada Pangan Indonesia
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah mengucapkan kalimat yang terdengar sederhana namun menyimpan harapan besar jutaan keluarga petani Indonesia: “Petani dapat meningkatkan produksi dan percepatan tanam tanpa khawatir akan ketersediaan pupuk.”
Kalimat itu terasa indah, namun hari ini ia menyimpan kerentanan yang dalam. Sebab sawah kini bergantung pada cuaca yang semakin liar, pupuk bergantung pada gas yang harganya ditentukan oleh geopolitik jauh di sana, dan seluruh sistem pangan kita terhubung dengan dunia yang tengah bergolak.
Indonesia merayakan tonggak bersejarah pada awal 2026. Panen Raya Nasional yang digelar di Karawang, Jawa Barat, pada 7 Januari 2026 menjadi penanda resmi bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan.
Produksi beras nasional tahun 2025 menembus 34,71 juta ton, naik 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Stok beras Bulog menyentuh puncak tertinggi sepanjang sejarah: 4,2 juta ton. Nilai Tukar Petani mencapai 125,35, angka terbaik dalam 25 tahun terakhir. Indonesia tidak mengimpor sebutir beras pun sepanjang 2025.
Ini pencapaian luar biasa. Ini moment yang layak dirayakan. Namun perayaan yang bijak selalu menyisakan ruang untuk bertanya: apakah fondasi ini cukup kokoh menghadapi badai yang sedang mendekat?
Sebab di luar gerbang kemenangan itu, tiga ancaman besar sedang bergerak bersamaan, saling memperkuat, dan tidak menunggu undangan. Ancaman perang dengan dampak geopolitiknya pada rantai pangan global, krisis energi yang merambat langsung ke harga pupuk dan ongkos produksi, serta perubahan iklim yang mengubah pola musim dan mengikis kesuburan tanah. Ketiganya bukan ancaman hipotetis di masa depan. Ketiganya sedang terjadi sekarang.
Perang Rusia-Ukraina yang meletus pada 24 Februari 2022 menjadi pengingat brutal bahwa sistem pangan dunia adalah satu tubuh yang saling terhubung. Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang 28,9 persen pasokan gandum dunia.
Ketika meriam berbicara, pasar pangan terdiam dalam ketakutan. Harga gandum melonjak lebih dari 30 persen dalam tiga bulan pertama perang, bukan semata karena kekurangan produksi, melainkan karena kepanikan pasar yang bereaksi lebih cepat dari logika. Beberapa negara Afrika bahkan mengalami kenaikan harga gandum hingga 30-50 persen saat ekspor melalui Laut Hitam terblokade.
Indonesia bukan negara tanpa gandum, tetapi ia adalah negara yang bergantung pada gandum. Mi instan yang menjadi santapan rakyat jelata, roti yang menjadi sarapan generasi muda perkotaan, semuanya tergantung pada gandum impor.
Lonjakan harga internasional meningkatkan beban subsidi pangan, mempersempit ruang fiskal pemerintah, dan menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi pangan yang menjadi salah satu penyumbang inflasi nasional tertinggi terutama terasa setiap kali ada guncangan pasokan dari luar negeri.
Kini, perang tidak berhenti di Ukraina. Ketegangan di Timur Tengah, gejolak di Laut China Selatan, dan konflik di berbagai penjuru dunia terus menciptakan ketidakpastian yang merembet ke meja makan masyarakat biasa.
Laporan Kementerian Pertanian RI mencatat bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang rawan pangan akut, dengan hampir 45 juta orang tambahan terancam kelaparan jika konflik berkepanjangan dan harga energi dunia tetap tinggi. Dunia yang semakin multipolaris dan penuh konflik bukan sekadar drama geopolitik bagi elite. Ia adalah ancaman nyata bagi setiap keluarga yang menghidupkan kompor setiap hari.
Ancaman kedua datang dari krisis energi, dan ini mungkin yang paling sering diabaikan dalam percakapan publik tentang pangan. Banyak orang tidak menyadari betapa dalamnya hubungan antara energi dan pangan.
Pupuk urea yang menjadi darah kehidupan sawah Indonesia diproduksi dari gas alam. Gas bumi menyumbang hingga 80 persen dari total biaya produksi pupuk urea. Artinya, setiap kali harga energi global bergejolak, biaya menanam padi pun bergetar.
Situasi pupuk global sedang dalam kondisi yang tidak menggembirakan. Sejak awal 2025, indeks harga pupuk global naik 15 persen. Triple superphosphate (TSP) naik 43 persen dan diammonium phosphate (DAP) naik 23 persen. China yang merupakan produsen pupuk nitrogen terbesar dunia memangkas 90 persen ekspornya sepanjang 2024 demi mengamankan kebutuhan domestiknya sendiri.
Wilayah Timur Tengah yang menjadi eksportir nitrogen global terganggu oleh konflik geopolitik, memicu kenaikan harga gas alam sebagai bahan baku utama. Tekanan ini dinilai lebih luas dibandingkan krisis Rusia-Ukraina pada 2022 karena menyasar nitrogen, komponen inti dalam pertumbuhan tanaman.
Indonesia sesungguhnya berada pada posisi lebih baik dari banyak negara tetangga. Kapasitas produksi pupuk urea nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia mencapai sekitar 9,36 juta ton per tahun, sementara kebutuhan subsidi dalam negeri sebesar 6,3 juta ton, sehingga terdapat potensi ekspor hingga 1,5 juta ton.
Pemerintah pun telah merespons dengan menaikkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton dengan anggaran mencapai Rp46,8 triliun. Namun ada celah yang tidak boleh dianggap remeh: sekitar 30 persen bahan baku pupuk seperti amonia, sulfur, dan fosfat masih diimpor.
Ketika harga global bahan baku naik, biaya produksi dalam negeri pun terdorong. Dan petani kecil dengan lahan rata-rata hanya 0,2 hektare selalu menjadi yang pertama merasakan dampaknya.
Ancaman ketiga adalah yang paling jangka panjang sekaligus paling merusak: perubahan iklim. Ia tidak datang dengan suara meriam, tidak tampil dalam berita breaking news, namun ia menggerogoti fondasi pertanian secara perlahan namun pasti, seperti rayap yang melumat tiang rumah dari dalam.
Perubahan iklim, ditambah lonjakan harga energi global, diperkirakan dapat menurunkan produksi beras Indonesia hingga 3,75 persen. Di Pulau Jawa yang menjadi lumbung padi nasional, diprediksi akan terjadi penurunan produksi sebesar 5 persen pada 2025 dan penurunan 10 persen pada 2050 akibat perubahan iklim.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap persen penurunan produksi, ada jutaan keluarga yang meja makannya menjadi lebih sepi.
Peningkatan suhu udara mempercepat pematangan buah dan biji sehingga menurunkan mutu hasil panen. Pola curah hujan yang semakin tidak menentu mengacaukan kalender tanam yang telah diwariskan turun-temurun. El Niño dan La Niña yang kini lebih liar dari sebelumnya mengancam panen dari dua arah: banjir di musim basah, kekeringan panjang di musim kemarau.
Kenaikan permukaan air laut pun mengancam dari sisi lain. Intrusi air laut ke lahan pertanian pesisir meningkatkan salinitas tanah, merusaknya secara permanen. Data BPS menunjukkan bahwa luas lahan sawah berkurang dari 7,75 juta hektare pada 2018 menjadi 7,46 juta hektare pada 2022. Setiap hektare sawah yang hilang adalah ruang hidup yang tidak akan kembali begitu saja.
Di tengah tiga ancaman ini, Indonesia juga menghadapi tantangan struktural dari dalam yang memperberat beban. Alih fungsi lahan pertanian ke kawasan industri dan perumahan terus berlangsung.
Regenerasi petani stagnan: rata-rata usia petani Indonesia saat ini di atas 45 tahun, sementara anak muda desa berbondong-bondong ke kota mencari kehidupan yang lebih pasti. Infrastruktur irigasi banyak yang usang. Rantai distribusi pangan masih dikuasai oleh lapisan perantara yang menyebabkan harga di konsumen tetap tinggi sementara harga di petani tetap rendah.
Paradoks pangan Indonesia adalah ini: negara yang mampu memproduksi surplus beras 3,52 juta ton pada 2025, namun FAO memperkirakan Indonesia akan membutuhkan impor gandum mendekati rekor pada 2025/26.
Swasembada beras adalah pencapaian yang nyata, tetapi kedaulatan pangan dalam arti yang lebih luas, mencakup gandum, kedelai, gula, bawang, dan protein, masih merupakan pekerjaan rumah yang panjang dan berat.
Namun satu hal yang harus dipegang teguh adalah bahwa krisis tidak pernah menjadi takdir. Ia hanya mengundang mereka yang tidak siap.
Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara: lahan yang masih luas di luar Jawa, keanekaragaman hayati yang kaya, cadangan gas alam yang mencapai 54,76 triliun kaki kubik standar, industri pupuk nasional yang telah mapan, dan semangat petani yang tidak pernah padam meski selalu diuji.
Tantangan ke depan menuntut respons yang tidak biasa. Pertama, diversifikasi pangan harus menjadi gerakan budaya, bukan sekadar slogan kebijakan. Ketergantungan pada beras sebagai satu-satunya makanan pokok menciptakan titik rawan tunggal yang berbahaya.
Sorgum, sagu, singkong, jagung, dan umbi-umbian lokal adalah kekayaan yang selama ini dianaktirikan. Mengangkat kembali pangan lokal bukan mundur ke masa lalu, melainkan langkah cerdas menuju ketahanan pangan yang sesungguhnya.
Kedua, investasi dalam teknologi pertanian adaptif harus dipercepat secara signifikan. Varietas padi tahan kekeringan dan banjir, sistem irigasi cerdas berbasis sensor, penggunaan data cuaca real-time untuk panduan tanam, serta mekanisasi pertanian yang terjangkau bagi petani kecil adalah kebutuhan mendesak, bukan kemewahan masa depan. Langkah-langkah adaptasi seperti penerapan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien menjadi prioritas yang harus segera diambil.
Ketiga, kedaulatan energi untuk pertanian harus diperkuat. Indonesia perlu mempercepat substitusi impor bahan baku pupuk, mengembangkan pupuk organik berbasis sumber daya lokal, dan membangun sistem cadangan energi khusus pertanian yang tidak ikut berfluktuasi mengikuti harga pasar global.
Pemerintah tengah membangun tujuh pabrik pupuk baru untuk memperkuat kemandirian industri pupuk nasional, lima di antaranya ditargetkan selesai paling lambat pada tahun 2029. Ini langkah yang tepat arah, dan harus didorong dengan dukungan penuh dari seluruh ekosistem kebijakan.
Keempat, diplomasi pangan harus menjadi pilar kebijakan luar negeri yang serius. Indonesia perlu memperkuat kerangka kerja sama regional seperti ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), membangun perjanjian bilateral yang menjamin pasokan komoditas strategis di luar beras, dan menempatkan ketahanan pangan dalam setiap negosiasi perdagangan internasional.
Kelima, dan ini yang paling sering dilupakan: petani harus diletakkan di pusat kebijakan, bukan di pinggiran. Perlindungan harga yang adil, asuransi pertanian yang merata, akses kredit yang manusiawi, dan jaminan pasar bagi hasil panen adalah hak dasar yang selama ini masih setengah-setengah dipenuhi. Tidak ada swasembada yang berkelanjutan jika petani terus menjadi profesi yang paling tidak dihormati secara ekonomi di negeri ini.
Swasembada beras 2025 adalah halaman pertama dari bab yang masih panjang. Ia membuktikan bahwa bangsa ini mampu. Namun kemampuan itu harus diuji bukan di lapangan yang tenang, melainkan di tengah badai yang nyata: perang yang mengacaukan rantai pasokan dunia, krisis energi yang merambat ke harga pupuk, dan perubahan iklim yang mengubah wajah bumi secara permanen.
Setiap keluarga yang menanak nasi hari ini adalah bagian dari rantai panjang yang sangat kompleks. Di ujung rantai itu ada petani yang berjibaku dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi, dengan pupuk yang makin mahal, dan dengan pasar yang sering tidak berpihak.
Di tengah rantai itu ada kebijakan yang memerlukan keberanian dan visi jangka panjang. Dan di ujung yang lain ada kita semua, konsumen, warga negara, yang selama ini sering lupa bahwa kedaulatan pangan adalah urusan kita bersama.
Indonesia bukan tanpa harapan. Negeri ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan dan bahkan unggul.
Yang diperlukan adalah keberanian untuk tidak berhenti pada syukur, dan segera bergerak pada kerja.